Network
Trust Banten - Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar menegaskan, Pemprov Banten bersama seluruh jajaran terkait terus melakukan penguatan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, berbagai antisipasi potensi kejadian yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu juga dilakukan agar hajat lima tahunan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Al Muktabar mengungkapkan hal itu saat menggelar Rakor bersama jajaran Forkopimda dan penyelenggara Pemilu di daerah. Rakor dilaksanakan di Sekretariat Desk Pemilu, Pendopo Gubernur Banten pada Rabu, 24 Januari 2024.
Sekretariat Desk Pemilu yang dibentuk Pemprov Banten itu sendiri merupakan tindak lanjut dari amanah SE Kemendagri Nomor: 100.2.2/6474/S.T tentang Peningkatan Peran Aktif Forkopimda dalam Mewujudkan Situasi Kondusif Jelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024 tertanggal 1 Desember 2023.
Baca Juga: Super Cluster Great Britania di Modernland Cilejit Mulai Dibangun
Dalam salah satu klausulnya menyebutkan, agar Forkopimda berperan aktif melalui pertemuan rutin untuk mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Kita akan memperkuat jaringan internet di beberapa titik yang masih terdapat zona blank spot,” kata Al Muktabar.
Menurut Al Muktabar, penguatan jaringan internet itu penting dilakukan karena mekanisme pelaksanaan Pemilu saat ini memanfaatkan teknologi informasi pada tahapan perekapan dengan aplikasi e-rekap.
“Untuk itu akan ada tambahan penguatan sinyal. Dimana secara teknisnya nanti kita bersama stakeholder dipersiapkan,” ucapnya.
Dijelaskannya, jika ada hal-hal darurat yang terjadi seperti banjir atau bencana yang tidak yang dinginkan, Pemprov Banten sudah menyiapkan bersama langkah-langkah mitigasi daerah mana saja yang rawan bencana, termasuk dimungkinkan pemindahan lokasi TPS-nya.
Al Muktabar juga mengatakan, pada Rakor itu juga dilakukan pembahasan pendistribusian logistik Pemilu 2024, KPU Provinsi Banten telah mempersiapkan mekanisme pendistribusian logistik dengan baik termasuk ke pulau-pulau atau titik tertentu yang secara teknis diperlukan kerja sama antar stakeholder dan instansi pemerintah.
Baca Juga: Tanoto Foundation dan Pemkab Pandeglang Bertekad Turunkan Angka Stunting
“Khususnya dalam distribusi logistik di Pulau-Pulau atau titik-titik tertentu diperlukan dukungan bersama dan perlu koordinasi terutama bersama TNI dan Polri,” ungkapnya.
Di sisi keamanan dan ketentraman pelaksanaan Pemilu 2024 serta kesiapan penegakan dan proses hukum lanjut Al Muktabar, dirinya mengaku telah berkoordinasi secara intens bersama Polda Banten dan Kejati Banten.
“Terkait dengan keamanan, kepolisian telah menyampaikan kesiapannya. Dalam rangka penegakan hukum Pak Kajati telah memaparkan kesiapkesiagaannya termasuk jika diperlukan kejaksaan sebagai pengacara negara,” tambahnya.
“Pada intinya, Pemprov Banten bersama KPU, Bawaslu dan Forkopimda sudah siap. Semua sudah sesuai proses dan tahapannya berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga Banten dapat sukses menyelenggarakan Pemilu 2024,” tutup Al Muktabar.***
