Network
Trust Banten - Ketua KAD Anti Korupsi Provinsi Banten, Hadi Mulyana mengaku kecewa atas ketidakhadiran Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Banten dalam acara FGD Pencegahan Korupsi dalam Proses Perizinan di Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur Banten pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Kata dia, tidak hanya dirinya dan Pengurus KAD Anti Korupsi Provinsi Banten lainnya saja yang merasa kecewa. Namun jajaran Satgas Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK pun merasa kecewa.
"Surat undangan untuk Pengurus Wilayah INI Provinsi Banten sudah dikirim beberapa hari sebelum acara digelar. Namun hingga acara selesai digelar, konfirmasi atau jawaban surat itu tidak ada," ungkap Hadi Mulyana.
Baca Juga: Sepeda Motor Mendominasi Tunggakan Terbanyak Pada Razia PKB di Pandeglang
Seharusnya kata Hadi Mulyana, ada tiga pihak yang menjadi narasumber yakni, KAD Anti Korupsi Provinsi Banten, Ka Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan INI. Namun karena perwakilan dari INI tidak hadir, maka narasumber hanya dua.
Menurut Hadi Mulyana, FGD ini penting untuk mengetahui permasalahan apa saja yang selama ini dihadapi para pengusaha, terutama para pengembang perumahan di Banten.
Sebab berdasarkan pengakuan beberapa pengembang kepada KAD Anti Korupsi Provinsi Banten, selama ini mereka banyak terkendala dengan persoalan pengurusan izin dan lainnya.
Baca Juga: Forum Saija Sukses Angkat Kisah Hidup Sutradara Perempuan Ida Farida dalam Sebuah Film
"Nah pihak notaris dan BPN-lah yang tentunya punya jawaban. Karenanya kami berniat menghadirkan para pihak yang kami anggap memiliki jawaban atas banyaknya permasalahan itu," tegasnya.
Hadi Mulyana mengaku, pihak Satgas AKBU KPK juga mempertanyakan alasan ketidakhadiran Pengurus Wilayah INI dalam acara diskusi itu. Bahkan kata dia, pihak Satgas AKBU KPK pun secara langsung sudah mengundang INI untuk hadir melalui pesan WA dan telepon langsung.
