Network
Trust Banten - Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar menghadiri acara Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, bersama DPRD Provinsi Banten pada Selasa, 15 Agustus 2023.
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prayogo itu juga dihadiri Penjabat Sekda Banten, Virgojanti serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.
Penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 itu, salah satunya difokuskan pada pemantapan daya saing daerah, sebagaimana tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, yakni pemantapan daya saing daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi sebagai kerangka tahap modernisasi.
Baca Juga: Semarak HUT ke-78 RI, Desa Pasirtangkil Antusias Gelar Berbagai Kegiatan
Al Muktabar mengungkapkan, dari tema besar itu KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ini kemudian disinkronkan dengan RKPD Tahun 2024 yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita mensinergikannya juga dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten,” kata Al Muktabar.
Al Muktabar melanjutkan, penyusunan KUA-PPAS ini bertujuan untuk menyesuaikan kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang disesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga lebih akuntabel.
Baca Juga: Fraksi PKS DPRD Banten Kembali Gelar Lomba Membaca Teks Proklamasi Mirip Bung Karno
Penyesuaian itu meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator lainnya serta menetapkan asumsi dasar penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, sehingga menjadi rasional dan realistis, sebagaimana telah dibahas bersama dan dicantumkan dalam dokumen KUA-PPAS.
