Network
Trust Banten - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar Rakor pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan kabupaten dan kota se-Provinsi Banten untuk triwulan II Tahun Anggaran 2023 di Kota Tangerang belum lama ini.
Rakor tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta amanat PP Nomor: 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Rakor ini untuk melaksanakan amanat itu, paling sedikit tiga kali setiap provinsi harus melakukan evaluasi atas amanat tersebut,” kata Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti.
Baca Juga: Jumlah Penderita HIV/AIDS di Pandeglang Meningkat
“Kita sudah melakukan evaluasi di triwulan pertama, triwulan kedua atau semester pertama ini. Dan nanti di triwulan akhir, kita akan laksanakan satu kali lagi yaitu proses pelaksanaan APBD 2023 dari Januari hingga Desember,” katanya menambahkan.
Dalam sambutannya, Rina Dewiyanti menjelaskan, pembinaan dilakukan dalam bentuk konsultasi, fasilitasi, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan.
Sedangkan pengawasan, kata Rina Dewiyanti, dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan bimbingan teknis dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Pulau Merak Kecil jadi Primadona Baru Destinasi Wisata di Banten
Dalam aspek pembinaan dan pengawasan keuangan dan aset daerah, Rina Dewiyanti mengatakan, terdapat 10 indikator penilaian kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah triwulan II tahun 2023.
