Network
Trust Banten - Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar memimpin Rakor Rakor bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten. Rakor membahas petunjuk teknis penggunaan Bantuan Keuangan (Bankeu) Dana Desa (DD) yang diberikan pemerintah sebesar Rp100 juta setiap desa.
Rakor diikuti pengurus Apdesi Provinsi Banten dan juga Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Aan Muawanah di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang pada Jumat, 19 Januari 2024 lalu.
Sama dengan tahun lalu, pengalokasian penggunaan Bankeu DD pada tahun ini juga ada beberapa prioritas, seperti yang bersifat layanan dasar atau mandatory yang wajib diprioritaskan pelaksanaannya.
Baca Juga: Lima Unit Rumah Warga Jiput Ambruk Terdampak Longsor Galian Perumahan
“Seperti kegiatan dukungan penanganan stunting, peningkatan sarana prasarana kesehatan, membuat jamban keluarga sampai peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkatnya. Jadi benar-benar satu tahun. Sehingga mereka bisa lebih maksimal. Kalau tahun kemarin kan mulainya di pertengahan, jadi agak sempit waktunya.
Selain itu ada juga menu pilihan yang bisa dilaksanakan dengan dukungan Bankeu. Misalnya ada desa yang ingin konsen pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Desa membuat agenda kerjanya ke situ. Itu silahkan, karena itu prinsip besarnya,” ucapnya.
Menurut Al Muktabar, dari yang disepakati itu pada dasarnya dialog itu untuk memastikan secara bottom up, bahwa desa memang memerlukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab desa dengan sumber-sumber pembiayaan yang ada.
Baca Juga: Omzet Rp 50 Miliar Sebulan, Bareskrim Polri Bongkar Penipuan Online Jaringan Internasional
“Ada dari pusat, ada juga yang dari pengelolaan BUMDes-nya masing-masing serta dari provinsi,” pungkaspnya.
Sementara itu Ketua Apdesi Provinsi Banten, Uhadi mengucapkan terima kasih atas perhatian lebih yang diberikan Penjabat Gubernur kepada para aparatur desa di Provinsi Banten.
