Network
Trust Banten - Pasca putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Nomor: 069/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan informasi publik yang diajukan Perkumpulan Maha Bidik Indonesia (PMBI), maka Ombudsman Republik Indonesia atau ORI Perwakilan Banten sebagai tergugat harus memberikan dokumen yang diminta PMBI.
Informasi publik yang dinyatakan terbuka dan harus diberikan kepada PMBI meliputi,
dokumen anggaran berupa DPA atau yang sejenisnya dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Tahun Anggaran 2022 setelah diaudit oleh pihak yang berwenang.
"Sejuah ini, dari dua dokumen yang diminta tersebut ORI Perwakilan Provinsi Banten belum memberikan dokumen SPJ Keuangan Tahun anggaran 2022. Kami melihat ini ada unsur kesengajaan, karena tidak menaati atau patuh atas Putusan KI Provinsi Banten, lembaga yang setara dengan ORI karena dibentuk berdasarkan undang-undang," terang Ketua PMBI, Moh Ojat Sudrajat kepada Trust Banten pada Senin, 15 Januari 2024.
Baca Juga: Kudapan Ala Italia Hidangan Utama di Hotel Ini
Atas dasar itu, Moh Ojat Sudrajat menegaskan, PMBI telah resmi mengirimkan somasi atas tidak dilampirkannya SPJ tersebut kepada pihak PPID ORI Perwakilan Provinsi Banten yang dijabat oleh Kepala ORI Perwakilan Provinsi Banten.
"PMBI melayangkan surat dengan Nomor: 009/MBI-OM/I/2024 tanggal 15 Januari 2024. Kami memberikan waktu tiga hari kerja pasca diterima surat somasi tersebut untuk memberikan dokumen SPJ tersebut," tegasnya lagi.
Apabila tetap tidak diberikan lanjutnya, maka PMBI akan menyelesaikannya dengan jalur hukum yang diatur dalam Undang-Undang KIP dan aturan perundang-undangan lainnya. "Atau setidaknya kami akan mengajukan permohonan penyitaan ke PTUN Serang," pungkasnya.***
