Network
Trust Banten - Berbagai cara dilakukan untuk menyambut hiruk pikuk politik jelang Pemilu 2024, tak terkecuali kalangan akademisi. Hal yang sama juga dilakukan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum (FISIPKUM) Universitas Serang Raya (UNSERA) dengan menggelar seminar nasional tentang kepemiluan, Rabu 18 Oktober 2023.
Wakil Dekan FISIPKUM Unsera Rahmi Mulyasih mengatakan, pemilu merupakan pesta demokrasi untuk rakyat, tetapi pada kenyataannya menimbulkan keraguan apakah pemilu benar-benar perwujudan pesta demokrasi rakyat atau elit partai.
"Atas latar belakang tersebut kemudian kami mengambil tema Mengoptimalkan Kebijakan Hukum Pemilu untuk Tata Kelola yang Lebih Baik, dalam seminar nasional kali ibu," kata Rahmi dalam siaran tertulis yang diterima redaksi.
Seminar nasional kali juga ini menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang kepemiluan, yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal, Komisioner KPU Provinsi Banten Aas Satibi Harsa, Dekan FISIPKUM UNSERA, Delly Maulana, serta Guru Besar Ilmu Hukum Prof. Ibnu Sina Chandranegara.
“Tema yang dibahas menurut kamu sangat relevan mengingat kita akan menghadapi proses penyelenggaraan pemilu, disamping narasumber yang tepat mulai dari penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu serta para pakar pemilu. Sehingga sangat penting untuk memberikan pengetahuan hukum pemilu bagi mahasiswa dalam menghadapi pemilihan umum di tahun 2024," ujarnya.
Moderator Seminar Fikri Habibi membagi sesi pembicara menjadi tiga yakni kebijakan, pemilu, dan tata kelola. Hal itu yang akan didiskusikan dan diuraikan dari kegiatan seminar nasional ini dengan harapan dapat memberikan penjelasan dan pencerahan bagi kita semua.
Baca Juga: Potensi Maritim Melimpah, Pemkab Serang Gandeng UPI
"Dari aspek kebijakan pemilu akan disampaikan oleh Ibnu Sina Chandranegara dan Delly Maulana yang diharapkan akan mengupas dari hulu ke hilir soal kebijakan hukum pemilu serta substansi hukum pemilu di Indonesia. Sedangkan dari aspek tata kelola sudah ada penyelenggara pemilu yang akan memberikan penjelasan soal bagaimana mengoptimalkan kebijakan hukum itu agar menjadi baik dan lebih baik," kata Fikri
