Network
Baca Juga: Guyon Waton, NDX dan Feel Koplo Gagal Manggung: Panggung Dibakar, Pasar Kemis Mencekam
Berdasarkan fakta-fakta ini menunjukkan, bahwa pemerintah pusat dan daerah, dan juga sekolah menganggap PPDB sebagai rutinitas biasa dan justru sesak dengan oknum yang hanya ingin meraih untung cuan musiman. Mereka jelas tidak belajar dari kesalahan tahun-tahun lalu, buktinya adalah tidak adanya perubahan sistem.
“Dengan sistem yang sekarang, yang tercermin dalam Permendikbud No.1 tahun 2021, orang tua disibukkan dengan jalur ini dan jalur itu. Padahal kita semua tahu bahwa semua jalur itu isinya zonk, karena keterrsedia bangku sekolah yang kurang, ditambah lagi masalah mutu sekolah yang masih timpang. Akibatnya, mereka harus sikut sikutan menghalalkan segala cara untuk memenangi PPDB dengan sistem kompetisi berbalut zonasi dan prestasi ini,” jelas Ubaid.
Karena itu, Ubaid berharap, sistem kompetisi dalam rebutan kursi di musim PPDB ini harus diakhiri. Sistem PPDB yang seperti ini hanya menguntungkan sekolah negeri dan mendiskriminasi sekolah swasta. Begitu pula bagi anak, menguntungkan yang lulus PPDB di sekolah negeri, sementara menyiksa orang tua yang gagal, karena harus masuk swasta yg berbiaya mahal, atau swasta berbiaya murah tapi tak berkualitas.
“Apa ini yg namanya berkeadilan? Masih jauh lah. Ini jelas melenceng dari mandat konstitusi yang diemban pemerintah soal perlindungan dan pemenuhn hak anak untuk mendaptkan pendidikan yang berkulitas dan berkeadilan bagi semua,” tandas Ubaid.
Ubaid berharap, Forum Bersama yang digagas oleh Kemendikbudristek ini bisa melibatkan masyarakat sipil dan membahas bukan hanya soal teknis pengawasan, tapi mengurai dan menganalisis hal yang bersifat lebih stategis untuk perubahan sistem PPDB yang berkeadilan dan inklusif bagi semua. ***
