Network
Trust Banten - Koordinator Presedium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada mengungkapkan, keputusan akhir pengangkatan kembali Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Menurut dia, permintaan pemerintah pusat ke DPRD Provinsi Banten hanya memberikan kesan bahwa proses itu berjalan sesuai jalur birokratis, demokratis dan hanya persoalan surat menyurat.
"Sebagaimana surat Kemendagri tahun lalu, saya melihat itu hanya formalitas supaya terkesan demokratis. Sebab siapapun nama yang diusulkan DPRD Provinsi Banten, pada akhirnya akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Apalagi penunjukan Penjabat Gubernur menjadi hak prerogatif presiden," ungkap Uday Suhada kepada wartawan belum lama ini.
Baca Juga: Tolak Penutupan Jalan, Warga Setu Kota Tangsel Geruduk Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dikatakan Uday Suhada, pihaknya memaklumi apa yang menjadi alasan DPRD Provinsi Banten mengusulkan kembali Al Muktabar, yang katanya karena keterbatasan referensi legislatif tentang siapa pejabat eselon 1 yang tersedia di Kementeraian yang pantas diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Banten.
"Ditambah alasan lainnya, yakni terbatasnya waktu bagi DPRD untuk mencari alternatif lain. Sekali lagi, semua tahu itu kewenangan presiden. Itu disadari oleh DPRD Banten. Jadi sekuat apapun nama-nama yang disampaikan, keputusannya ada di presiden," ungkapnya.
Disinggung mengenai kinerja Al Muktabar selama menjadi Penjabat Gubernur Banten, Uday Suhada menilai cukup ada perubahan. Komunikasi yang dibangun dengan para stakeholder kata dia, sudah semakin baik.
Baca Juga: Diajang Google Cloud Next '24, OPPO Perkenalkan Model Google Gemini pada Smartphone AI
"Saat hajat Pilpres dan Pileg 14 April lalu, Pak Al juga mampu menempatkan diri sebagai mandatory presiden dengan baik, tak ada gejolak di tengah masyarakat Banten. Demikian pula dalam hal kaderisasi di birokrasi sudah dijalankan. Puluhan pejabat eselon 3 dan fungsional dipilih untuk mengikuti Diklatpim Tematik. Tinggal mereka segera ditempatkan di berbagai OPD berdasarkan kompetensi masing-masing," ujarnya.
