Network
Trust Banten - Pemprov Banten terus melakukan evaluasi layanan digital terintegrasi. Pemprov Banten juga sudah dan sedang melakukan evaluasi semua platform digital yang ada untuk bisa diintegrasikan. Hal itu merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi.
Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar usai menghadiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2024 dalam rangka Peluncuran Government Technology atau GovTech Indonesia di Istana Negara pada Senin, 27 Mei 2024. Dia mengatakan, digitalisasi bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
“Arahan Bapak Presiden bahwa digitalisasi harus terintegrasi. Bahkan tadi diluncurkan Ina Digitalisasi yang merupakan upaya dalam rangka jalan tol untuk percepatan pelayanan yang merupakan bagian tata kerja birokrasi,” ungkapnya.
Baca Juga: Stop... Jangan Melintas! Jalan Penghubung Bandara Soetta-Daan Mogot Tengah Diperbaiki
Dikatakan dia, presiden menekankan bahwa aplikasi menjadi jawaban yang mempercepat dan mempermudah pelayanan. “Ini menjadi komitmen kita terhadap upaya integrasi digitalisasi itu. Kita akan patuh dengan apa yang telah digariskan. Pemandu teknisnya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Termasuk untuk memberikan layanan sebesar-besarnya kepada masyarakat," tegas Al Muktabar.
Aplikasi yang terintegrasi itu dipandu oleh pemerintah. Pemerintah daerah akan menyesuaikan panduan aplikasi disamping menggunakan masa transisi. Di masa ini, prinsip penghematan harus sudah dilakukan. Masih menurut Al Muktabar, jika dihitung aplikasi di Provinsi Banten sudah cukup efisien. Di antaranya penggunaan SIPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja, hingga pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-katalog.
“Itu format-format platform digital yang sudah kita upayakan untuk semakin efisien, mudah, dan cepat. Transparansi pada digitalisasi dalam hal-hal tertentu bisa diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan asas transparansi. Agenda digital juga memandu untuk terukur, terhitung dan terjumlahkan secara kuantitatif. Atas langkah-langkah itu, terjawablah upaya kita dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Tentu harapannya akan efektif dn efisien. Karena dengan panduan digital, hal-hal yang berulang akan lebih cepat,” pungkas Al Muktabar.
Baca Juga: Terjadi Lonjakan Kasus di Singapura, Mengenal Covid-19 Varian JN.1
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo membuka kegiatan SPBE Summit 2024 dan meluncurkan GovTech Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah.
