Network
Trust Banten - Bonus demografi yang tidak terkelola dengan benar akan menjadi hambatan bagi suatu negara, dan visi nasional Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai.
Hal itu diungkap Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar saat menyampaikan materi Strategi Pengelolaan Bonus Demografi melalui Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dalam Seminar Strategi Polda Banten untuk Mengelola Bonus Demografi dalam Rangka Pemeliharaan Kamtibmas dan Pilkada 2024 di Hotel Aston, Kota Serang pada Kamis, 13 Juni 2024.
Al Muktabar mengatakan, pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin, bahwa negara yang terlambat mengelola bonus demografi bisa terlambat menjadi negara maju.
Baca Juga: LHP BPK, Kerugian Negara di Dindikpora Kabupaten Pandeglang Capai Rp352 Juta
“Bapak Presiden Joko Widodo juga mengatakan, ke depan siapa yang cepat. Bukan siapa yang kuat. Kecepatan mengambil Keputusan yang didukung oleh lingkungan,” ujarnya.
Masih menurut Al Muktabar, Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin dengan visi besar Indonesia Emas 2045, Indonesia sudah dekat menjadi negara maju.
"Beberapa modal besar adalàh bonus demografi. Dalam tata kelola bonus demografi ini, struktur tata kerja paling hulu visi Nasional Indonesia Emas 2045. Terurai dalam Rencana Jangka Panjang Nasional yang diadopsi dalam RPJPD Provinsi Banten. Satu di antaranya adalah pembangunan sumber daya manusia,” tambah Al Muktabar.
Baca Juga: Gitar Kesayangannya Eros Sheila On 7 Dilelang Laku Ratusan Juta Rupiah
Menurutnya, penentu keberhasilan tata kelola bonus demografi adalah kapasitas sumber daya manusia. Pemprov Banten dengan agenda RPJPD 2025 - 2045 yang diturunkan dalam RPJMD 2025 - 2029 prioritas utamanya adalah mengelola sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas atau pendidikan dengan pembangunan infrastruktur.
