Network
"Niatkan dalam menjalankan tugas sebagai ibadah. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam menjalankan tugas yang ada di pundak kita," pesan Al Muktabar.
Masih menurut Al Muktabar, PPPK anggarannya dibebankan kepada pemerintah daerah. Sehingga, pihaknya perlu memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
Terkait pegawai non Aparatur Sipil Negara, Al Muktabar optimis secara bertahap bakal terselesaikan. Dikatakannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) telah mengeluarkan edaran yang memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan bagi non ASN.
"Nanti semua prosedur masih berproses. Mudah-mudahan semua ada formulanya. Pemerintah pusat sedang memformulasi regulasi yang memungkinkan untuk penyelesaian itu secara baik," jelas Al Muktabar.
Baca Juga: Sejak Tahun 1934, Pandeglang Menjadi Salah Satu Destinasi Wisata di Jaman Kolonial
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana mengungkapkan, PPPK yang diangkat merupakan formasi tahun 2022. Sebelumnya juga sudah diangkat untuk formasi tahun 2021. Sementara untuk formasi 2023 masih pada tahap usulan.
Dijelaskan dia, perjanjian kerja PPPK berlaku selama lima tahun. Setiap tahun dievaluasi, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk dilanjutkan.
"PPPK itu menyesuaikan dengan masa pensiun PNS. Tetapi bisa kena evaluasi kerja ketika ada pelanggaran atau ketidaksanggupan dalam mengerjakan tugas. Bisa dievaluasi kapan saja. Usia pensiun untuk fungsional itu 58 dan tenaga teknis 60," jelas Nana.***
