Network
Trust Banten - Penjabat Sekda Provinsi Banten, Virgojanti mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) baru selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun 2023. Dia menyampaikan rasa syukurnya, karena Pemprov Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemprov Banten tahun 2023.
"Pemprov Banten sudah memperoleh opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut. Prestasi ini tentunya merupakan kinerja kita Bersama," ungkap Virgojanti dalam sambutannya pada apel pagi di lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Banten KP3B pada Senin, 22 April 2024.
Dia meinta kinerja itu harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kembali, bukan hanya dari sisi pelaksanaan keuangannya tetapi termasuk juga dalam pelaksanaan kegiatannya agar lebih berkualitas dan memiliki dampak signifikan terhadap tugas pokok dan fungsi Pemprov Banten.
Baca Juga: Sejak Tahun 1933 Gunung Karang dan Gunung Pulosari jadi Favorit Pendaki Belanda
Virgojanti menegaskan, para aparatur di seluruh OPD harus mempersiapkan diri dalam menyongsong evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)agar target terpenuhi, sebagaimana dipersyaratkan dalam empat indikator. Seperti Renstra, perjanjian kinerja maupun sejumlah dokumen lainnya serta indikator perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
“Untuk SAKIP kita apresiasi dan mendapatkan penilaian baik. Tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki, terutama evidence-evidence dan pohon kinerjanya kita utamakan agar pencapaiannya sangat baik,” tegas Virgojanti.
“Semuanya dapat menghasilkan kinerja yang terbaik agar dapat kita persembahkan untuk masyarakat di Provinsi Banten. Ini harus menjadi komitmen kita bersama,” sambungnya.
Baca Juga: Mengerikan, Ternyata Pembangunan Jalur Kereta Api Saketi Bayah Makan Korban 93.000 Jiwa
Pada kesempatan ini juga Virgojanti menyatakan, capaian Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Banten juga mengalami peningkatan. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemprov Banten yang serius dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, serta melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama terhadap aspek kelembagaan yang efektif dan efisien.
“Maka dari itu berkaitan dengan capaian Reformasi Birokrasi kita juga mengalami peningkatan. Jika capaian SAKIP-nya bagus, ini juga dapat mempengaruhi capaian Reformasi Birokrasi agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” tutup Virgojanti.***
