Network
Trust Banten - Bonus demografi yang tidak terkelola dengan benar akan menjadi hambatan bagi suatu negara, dan visi nasional Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai.
Hal itu diungkap Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar saat menyampaikan materi Strategi Pengelolaan Bonus Demografi melalui Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dalam Seminar Strategi Polda Banten untuk Mengelola Bonus Demografi dalam Rangka Pemeliharaan Kamtibmas dan Pilkada 2024 di Hotel Aston, Kota Serang pada Kamis, 13 Juni 2024.
Al Muktabar mengatakan, pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin, bahwa negara yang terlambat mengelola bonus demografi bisa terlambat menjadi negara maju.
Baca Juga: LHP BPK, Kerugian Negara di Dindikpora Kabupaten Pandeglang Capai Rp352 Juta
“Bapak Presiden Joko Widodo juga mengatakan, ke depan siapa yang cepat. Bukan siapa yang kuat. Kecepatan mengambil Keputusan yang didukung oleh lingkungan,” ujarnya.
Masih menurut Al Muktabar, Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin dengan visi besar Indonesia Emas 2045, Indonesia sudah dekat menjadi negara maju.
"Beberapa modal besar adalàh bonus demografi. Dalam tata kelola bonus demografi ini, struktur tata kerja paling hulu visi Nasional Indonesia Emas 2045. Terurai dalam Rencana Jangka Panjang Nasional yang diadopsi dalam RPJPD Provinsi Banten. Satu di antaranya adalah pembangunan sumber daya manusia,” tambah Al Muktabar.
Baca Juga: Gitar Kesayangannya Eros Sheila On 7 Dilelang Laku Ratusan Juta Rupiah
Menurutnya, penentu keberhasilan tata kelola bonus demografi adalah kapasitas sumber daya manusia. Pemprov Banten dengan agenda RPJPD 2025 - 2045 yang diturunkan dalam RPJMD 2025 - 2029 prioritas utamanya adalah mengelola sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas atau pendidikan dengan pembangunan infrastruktur.
Al Muktabar juga memaparkan, Provinsi Banten memiliki infrastruktur yang mendekati sempurna sebagai pendukung tata kelola bonus demografi. Provinsi Banten memiliki jaringan jalan tol, rel kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, hingga sumber daya alam yang luar biasa.
Menurutnya, Provinsi Banten bagian utara dengan metropolisnya, bagian selatan dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dalam rangka bonus demografi ketahanan pangan cukup menentukan.
Baca Juga: Si Bambu jadi Maskot Pilkada Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten sebagai penghasil beras delapan besar nasional. Dalam tata kelola bonus demografi, Al Muktabar meyakini Indonesia dan Provinsi Banten, sanggup dan mampu menampung serta implementasikan pemikiran para generasi mudanya.
Sehingga para generasi muda tidak perlu pindah untuk pemikiran-pemikiran besarnya. Mewadahi bonus demografi, pihaknya telah mengajukan Proyek Strategis Nasional di kawasan utara,
Kawasan Ekonomi Khusus, pengembangan health tourism, pengembangan geopark Bayah dan geopark Ujung Kulon melalui pembangunan infrastruktur jalan, dan sebagainya.
“Agenda kita dalam bonus demografi dari ibu hamil, balita, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi,” ujarnya.
Untuk itu Al Muktabar mengapresiasi Polda Banten atas terciptanya Kamtibmas di Provinsi Banten, yang penting dan mendasar dalam menciptakan stabilitas daerah.
“Kamtibmas di Provinsi Banten telah teruji, telah tercipta situasi yang aman dan terkendali. Telah teruji pada momen Pemilu 2024, 14 Februari 2024. Semua program kerja pembangunan bisa kita laksanakan dengan baik. Di Provinsi Banten, Forkopimda benar benar kompak dan solid,” ujarnya.
Dalam sambutan pembukaan, Kapolda Banten, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan, seminar diikuti oleh jajaran Polda Banten, Polres, Polsek, serta perwakilan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polda Banten.
Baca Juga: PPDB di Provinsi Banten Diluncurkan, ini Jadwal Resminya
“Seminar ini strategis karena bonus demografi menjadi fenomena sekaligus tantangan bagi kita semua,” ujarnya.
Masih menurut irjen Abdul Karim, sebagian besar penduduk Provinsi Banten merupakan angkatan kerja.Tantangan angkatan kerja tinggi kalau tidak diimbangi kesempatan kerja akan meningkatkan pengangguran yang berpotensi menjadi gangguan ketertiban masyarakat, dan juga dapat mempengaruhi kestabilan sosial.
“Bonus demografi membawa peluang besar untuk membangun ekonomi sosial. Polda Banten siap menghadapi tantangan bonus demografi dan memanfaatkan peluang,” ujar Irjen Abdul Karim.***
