Network
Trust Banten - Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar akan menyampaikan apa saja yang menjadi saran dan masukan yang disampaikan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Banten dari unsur serikat buruh atau pekerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI).
Aspirasi serikat buruh atau pekerja tersebut mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024.
"Kita telah menetapkan UMP dan UMK. Ada beberapa hal dari penetapan itu yang disampaikan pendapat, pemikiran dan masukkan oleh LKS Tripartit unsur buruh," ungkap Al Muktabar usai berdiskusi dengan LKS Tripartit Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang pada Rabu, 6 Desember 2023 malam.
Baca Juga: KASN Beri Penghargaan Indek Merit Sistem Sangat Baik untuk Pemprov Banten
Al Muktabar menyampaikan, diskusi itu sebagai sarana pemerintah daerah untuk menerima saran dan masukan terutama dari unsur serikat buruh atau pekerja.
"Kita memerlukan arahan-arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker, maka termasuk yang kita diskusikan ini kita ingin mendapatkan pertimbangan kembali dari Kemenaker atas hal-hal pendapat yang disampaikan," jelasnya.
"Tentu di alam demokrasi ini, pendapat adalah sesuatu hal yang menjadi rujukan bersama dalam sebuah proses formulasi kebijakan. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa mendapatkan formula-formula yang baik bagi kita bersama untuk ke depannya," sambungnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Dorong Peningkatan Minat Berinvestasi
Al Muktabar mengaku, sebelum melakukan penetapan UMP dan UMK di Provinsi Banten, dirinya telah menyampaikan beberapa hal kepada Kemenaker untuk menjadi bahan pertimbangan.
