Network
Trust Banten - Sejak berdiri pada 29 Juli 2016 lalu hingga kini, Bank Banten belum bisa meyakinkan Pemkab dan Pemkot untuk menaruh uangnya di bank milik Pemprov Banten tersebut.
Berbagai upaya untuk merayu dan merangkul Pemkab dan Pemkot dilakukan, namun hingga sejuah ini belum ada hasilnya. Pemkab dan Pemkot yang ada di Provinsi Banten lebih memilih menaruh uangnya di bank lain, seperti di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).
"Selama Bank Banten masih merugi dan belum terlihat membuat keuntungan, maka selama itu pula Pemkot dan Pemkab tidak akan percaya menaruh Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD-nya di Bank Banten," ungkap Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada kepada Trust Banten pada Kamis, 28 September 2023.
Baca Juga: Al Muktabar: Pemprov Banten terus Tingkatkan Pelayanan Investasi
Pemkot dan Pemkab yang ada di wilayah Provinsi Banten terang Uday Suhada, umumnya merasa khawatir untuk menyimpan RKUD-nya di Bank Banten, karena khawatir modal atau uangnya akan tergerus untuk menutupi kerugian.
Tak hanya Pemkot dan Pemkab saja yang belum yakin akan aman menaruh uangnya di Bank Banten, namun juga pelaku usaha yang ada di Banten pun merasakan hal yang sama.
"Intinya publik Banten belum merasakan keberadaan Bank Banten. Masyarakat juga belum merasakan manfaat besar dengan adanya Bank Banten. Ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak bank ini lahir. Intinya kepercayaan," terang Uday Suhada lagi.
Baca Juga: Kematian Ibu dan Anak jadi Fokus Garapan Pemprov Banten
Lebih jauh dia mengatakan, berdasarkan rilis yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juli 2023 lalu menyebutkan, Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah di industri perbankan masih aman di level 2,51 persen.
