Network
Trust Banten - Berkaca pada pengalaman Pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Pandeglang meminta Pemkab Pandeglang memberikan perlindungan bagi penyelenggara Pemilu tahun 2024, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah saat berdiskusi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang pada Kamis, 24 Agustus 2023.
Nunung Nurazizah mengungkapkan, perlindungan tersebut sangat penting, mengingat para penyelenggara Pemilu dipastikan akan bekerja sangat keras dan kemungkinan berpengaruh pada kesehatan dan keselamatannya.
Baca Juga: Damkar Milik BPBD-PK Pandeglang Alami Kecelakaan Saat Hendak Menuju Lokasi Kebakaran
"Tentu kita tidak berharap kejadian Pemilu tahun 2019 lalu terulang. Saat itu banyak penyelenggara Pemilu yang sakit, bahkan banyak yang meninggal dunia. Itu kita antisipasi dengan BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Nunung Nurazizah.
Menurutnya, jumlah penyelenggara Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pandeglang sebanyak 33.000 orang, yang meliputi komisioner KPU, PPK hingga PPS. Semua panitia ad hoc kata dia, harus mendapat perhatian.
"Kami ingin saat mereka bekerja sudah ter-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga saat mereka melaksanakan tugasnya, bisa bekerja dengan tenang karena merasa sudah terlindungi," ujarnya.
Baca Juga: Pertandingan Sepakbola Jadi Ajang Silaturahmi Warga Kelurahan Saruni di Momen HUT ke-78 RI
Nunung Nurazizah mengaku, pihaknya sudah mengajukan usulan itu kepada Pemkab Pandeglang sejak bulan Juni lalu. Dia berharap, pemerintah daerah secepatnya mengalokasikan anggaran untuk keperluan BPJS Ketenagakerjaan itu dari APBD.
